- Stok BBM Kepulauan Meranti Aman, Warga Diimbau Beli di SPBU Sesuai Ketentuan UUD 1945
- Pasutri Diringkus Sat Resnarkoba Polres Kep Meranti, Diduga Jadi Pengedar Ekstasi
- Pemkab Siak dan Utusan Presiden Luruskan Informasi Dokter Spesialis, Pelayanan Harus Tetap Berjalan
- Hendry Munief Dorong Pengusaha Muslimah Kembangkan Sektor UMKM dan Ekraf
- Reskrim Polsek Tebing Tinggi Amankan Pelaku Pencurian di Ruko Jalan Tanjung Harapan
- Sambut Hari Bhakti Pemasyarakatan ke-62, Lapas Tembilahan Gelar Donor Darah Bersama
- Polres Inhil Ungkap Kasus Peredaran Sabu di Batang Tuaka, Satu Pengedar Diamankan
- Polres Inhil Ungkap Kasus Peredaran Sabu, Seorang Pengedar Diamankan di Tembilahan
- Polsek Kempas Ungkap Kasus Narkotika di Desa Danau Pulai Indah, Satu Pelaku Diamankan
- Kabar Duka, Sekjen PWI Zulmansyah Sekedang Meninggal Dunia
Komnas HAM Bentuk Tim Pemantau Pemilu 2024

Ilustrasi penyelenggaraan pemilu di Indonesia.
Jakarta, VokalOnline.Com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) membentuk kelompok yang diberi nama Tim Pemantauan Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024. Tim dibentuk guna memantau kesiapan pemilu.
Komisioner Komnas HAM Sandrayati Moniaga mengatakan bahwa fokus dari tim tersebut yakni memantau upaya implementasi rekomendasi pada pemerintah.
"Berfokus pada monitoring rekomendasi-rekomendasi yang telah dikeluarkan Komnas HAM RI kepada pemerintah dan penyelenggara Pemilu terkait pelaksanaan Pilkada dan Pemilu 2018-2020," kata Sandrayati dalam keterangan resmi, Jumat (30/9).Ia menjelaskan kegiatan tim akan dilaksanakan dalam bentuk review terhadap hasil pemantauan sebelumnya.
Selain itu, tim juga akan melaksanakan diskusi terfokus bersama ahli, akademisi, organisasi masyarakat sipil, pemerintah, penyelenggara Pemilu serta penerimaan pengaduan dugaan pelanggaran HAM dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak tahun 2024.
Sandra berharap rekomendasi yang dihasilkan Tim Pemantauan Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara dalam Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 dapat menjadi bahan rujukan bagi pemerintah maupun penyelenggara Pemilu.
"Untuk melaksanakan perbaikan regulasi dan kebijakan agar penyelenggaraan Pemilu yang jujur, adil dan akuntabel dapat diwujudkan dalam setiap penyelenggaraan Pemilu sebagai bagian dari pemenuhan serta pelindungan hak asasi manusia," ujarnya.
Komnas HAM RI berharap agar semua pihak dapat mendukung serta bekerja sama dalam pelaksanaan tugas pemantauan tersebut.Lebih lanjut, Sandra mengatakan bahwa hal itu merupakan bentuk pelaksanaan tugas dan fungsi Komnas HAM sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang No 39 Tahun 1999 tentang HAM.
"Yaitu mengembangkan kondisi yang kondusif dan meningkatkan pelindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM di Indonesia," ucapnya.**vol/jn
Berita Terkait :
- Mahasiswa Balas Tudingan Moeldoko soal Demo BBM Bela Orang Kaya0
- MUI soal Putri Sambo Ditahan: Polri Buktikan Semua Sama di Mata Hukum0
- Ketua Presidium FPII Audiance Dengan Kakanwil Kemenkumham RI dan Jajaran0
- Turunkan Nadiem, APTISI Riau Aksi Damai di Depan Istana Negara0
- Kompetisi Pameran dan Seni Lukis BAAA, Mengangkat Idiolog Kini Tokoh Bangsa 0
_Black11.png)









