- Wawako Pekanbaru Markarius Anwar Tekankan Pentingnya Sinergi di ASWAKADA 2026
- Angggota DPR RI Hendry Munief Berikan Catatan Penting saat Musrenbang RKPD 2027 Pemprov Riau
- Pertandingan Tinju Menambah Semarak Hari Jadi Kota Dumai ke 27
- Kontribusi Besar Alih Daya PDC dalam Mendukung Pemenuhan Kebutuhan Energi Bagi Negeri
- KNARA Gelar Rapat Akbar di Inhu, Konflik HTI dan HGU Jadi Perhatian
- Bupati Asmar Minta JCH Meranti Doakan Kebaikan untuk Daerah
- Kejari Meranti Kembali Galakkan Jaksa Masuk Sekolah Ajak Siswa Sadar Dengan Hukum
- Saat Wisuda Sekolah Wirausaha Aisyiyah Riau, Hendry Munief Sebut Perempuan Berpotensi Gerakkan UMKM
- Dumai Expo 2026: Promosi Daerah Bangkitkan Ekonomi dan Pariwisata
- Walikota Pimpin Upacara HUT Kota Dumai ke-27, Soroti Program Unggulan
DPRD Pekanbaru Dukung Pj Walikota Evaluasi Pejabat Rapor Merah

PEKANBARU, VokalOnline.Com - DPRD Kota Pekanbaru meminta agar Pj Walikota Muflihun melakukan evaluasi terhadap pejabat-pejabat yang dinilai mendapat 'rapor merah'.
Sekretaris Komisi I DPRD Pekanbaru Muhammad Isa Lahamid mengatakan, evaluasi terhadap pejabat di lingkungan Pemko Pekanbaru sendiri memang sesuai dengan apa yang direkomendasikan dari DPRD.
Oleh karena itu, ia menyerahkan dan mempercayakan evaluasi OPD di lingkungan Pemko Pekanbaru kepada Pj Walikota Muflihun.
"Tentu Pj memiliki pertimbangan dalam melihat kondisi, apakah ini akan mengganggu atau tidak dalam proses penganggaran di pemerintahan," kata Isa, Rabu (21/9/2022).
Selain itu kata Isa, apabila Pj Walikota melakukan evaluasi terhadap OPD-nya, maka hal tersebut nantinya tidak akan mengganggu proses pembahasan rancangan APBD Perubahan 2022 dan APBD 2023.
"Karena pemerintah ini berjalan dengan sistem maka seharusnya tidak akan ada gangguan dalam pergantian pegawai ataupun pejabat-pejabat yang ada," ungkapnya.
Pada saat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah yang lalu, DPRD juga mencatat ada beberapa pejabat yang dinilai mendapatkan rapor merah terkait kegiatan tunda bayar yang terjadi secara terus menerus.
"Kita melihat ada OPD-OPD yang dalam bisa dibilang mendapat rapor merah. Penganggaran juga menjadi catatan yang penting, masih banyak tunda bayar terus berjalan sekian tahun, tentu pemerintah harus bisa memperbaiki ini," pungkasnya. (***)
Berita Terkait :
- Empat Pemda di Riau Ini Dapat Dana Insentif dari Pusat0
- APTISI Riau Sikapi RUU Sisdiknas dan Segera ke Jakarta Sampaikan Aspirasi0
- Warga Pekanbaru Diteror Sejumlah Pria Mengaku Polisi0
- Kronologi Pengungkapan 203 Kg Sabu dan 404.491 Butir Ekstasi Oleh Tim Polda Riau0
- Jaksa Minta Hakim Vonis Mati Lima Terdakwa Narkoba0
_Black11.png)









