Percepat Pembentukan BLUD Pengelolaan Sampah

PEKANBARU, VokalOnline.Com  - Rencana Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru untuk tak lagi melakukan lelang sampah tahun 2023 mendatang semakin meningkat. Sistem yang ada akan diubah dengan menggunakan pengelolaan sampah menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). 

Sekretaris Kota (Sekko) Pekanbaru Muhammad Jamil MAg MSi akhir pekan lalu mengatakan, saat ini Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) sebagai pemangku kepentingan masih mempersiapkan proses untuk menggunakan BLUD. 

"Kami masih menunggu, jadi OPD terkait (DLHK) saat ini sudah berusaha untuk membentuk BLUD," kata Jamil. 

Menurutnya, saat ini DLHK masih mempersiapkan untuk melangkah menuju BLUD. Nantinya jika menggunakan BLUD, tender atau lelang kepada pihak ketiga dilakukan melalui sistem BLUD. 

"Untuk UPT kita (pada DLHK) sudah ada, tapi ada yang kurang pas kemarin dan diubah lagi, karena untuk pengelolaan persampahan sendiri untuk memungut retribusi, dan transportasi sampah disatukan nanti," terangnya. 

Sebelumnya, Pj Wali Kota (Wako) Pekanbaru Muflihun SSTP MAP mengatakan, jika memungkinkan rencana ini akan diterapkan pada tahun depan. Maka pemerintah Kota juga akan menghapus lelang pengangkutan sampah dengan pihak ketiga untuk tahun depan. 

Dengan terus mengubah sistem pengelolaan sampah dari pihak ketiga menjadi BLUD, agar pemborosan anggaran sampah tidak terus menerus terjadi. 

"Tapi ini masih kajian ya, belum final. Dan ini masih dalam tahap rencana," kata Muflihun saat itu. 

Selama ini jasa pengangkutan sampah di Kota Pekanbaru dikelola dua pihak ketiga, yakni oleh PT Godang Tua Jaya (GTJ) dan PT Samhana Indah. Rp40 miliar disiapkan untuk pengangkutan sampah setahun. Sementara capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi hanya berkisar Rp4 miliar - Rp5 miliar. 

"Jadi kita mengkaji saat ini bagaimana ini diserahkan kepada pihak ketiga, mereka memungut melalui BLUD dan mereka yang menyiapkan sarana dan prasarana, artinya kita bebas APBD. Tapi ya ini saya katakan sekali lagi masih dalam kajian ya," jelasnya. 

Sehingga nantinya anggaran puluhan miliar ini bisa dialihkan untuk pembangunan sekolah SMP, atau fasilitas pendidikan lain, kesehatan dan juga UMKM Masyarakat. 

"Mudah-mudahan kalau sesuai dengan konsep awal itu desember kita tuntaskan. Kita coba tahun depan tak pakai (pihak ketiga), atau minimal di APBD-Perubahan tahun depan," ulasnya. 

Muflihun juga tidak menampik, kinerja operator angkutan sampah dari pihak ketiga belum maksimal. Saat ini dirinya banyak mendapatkan kritik dan laporan tentang sampah dari masyarakat. Sejumlah Tempat Penampungan Sementara (TPS) pembohong masih ada di beberapa ruas jalan. (***)

Berita Terkait :

• Wagubri: Perlu Sinergi Dalam Bidang Penegakan Hukum di Riau0
• Kunker ke Riau Menteri Yasonna Laoly Minta Maksimalkan Pelayanan Hukum dan HAM0
• Mendag Zulkifli Tinjau Pasar Cik Puan Pekanbaru Harga Bahan Pokok Stabil0
• KejurProv Sepaktakraw Senior 20220
• Iven Sumatera Cup Prix Harap Dongkrak Kunjungan Wisatawan ke Siak0