- Ketika Seragam Polri Basah Keringat Demi Rakyat, Sejumlah Jembatan Inhil Rampung Tanpa Kendala
- Bupati Asmar Lepas Calon Haji Meranti, Ingatkan Fokus Ibadah di Tanah Suci
- Polsek Tebing Tinggi Beraksi Berhasil Sikat Pengedar Sabu 18,87 Gram
- FORKI Riau Kirim 5 Karateka ke Kejurnas Bandung, TC Penuh Dimulai di GOR Rumbai
- JK, Kerusuhan Poso, dan Dramatisasi di Era Algoritma
- Hendry Munief: Lampung Tak Lagi Sekadar Gerbang, Kini Menuju Pusat Ekonomi
- Penguatan Kesiapsiagaan Hadapi Musim Kemarau dan El Nino, Pemerintah Gelar Apel Siaga Karhutla
- Diskusi dengan Wartawan, Syahrul Aidi Dorong Solusi Krisis Media Massa
- Gaungkan Semangat Hari Bumi, PEP Lirik Ajak Masyarakat Ubah Sampah Jadi Bernilai
- Pemkab Kuansing dan RAPP Perkuat Sinergi Percepatan Penurunan Stunting
Wakil Bupati Bengkalis mengikuti acara Pencegahan Korupsi di lingkungan BUMD

Bengkalis, VokalOnline.Com- Bertempat di Ruang Hang Jebat Kantor Bupati Bengkalis, Bupati Bengkalis Kasmarni diwakili Wakil Bupati Bengkalis H. Bagus Santoso mengikuti acara Pencegahan Korupsi di lingkungan BUMD dengan penguatan fungsi dan pengawasan melalui zoom meeting, di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (08/09/2022).
KPK mendorong program pencegahan korupsi pada seluruh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten/Kota se-Indonesia guna terciptanya dunia usaha yang sehat dan bebas korupsi.
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menjelaskan KPK mengutamakan usaha pencegahan tindak pidana korupsi di segala sektor, termasuk pada sektor pemerintahan daerah.
"Pada intinya KPK punya kepentingan untuk mencegah tindak pidana korupsi di berbagai sektor. Baik di sektor pemerintahan maupun dari sektor pelaku usaha," ujar Alex.
Selain itu, juga Alex menuturkan, perlu mengawal perbaikan total pada tata kelola perusahaan BUMD, mengingat besarnya penyertaan modal yang setiap tahunnya digelontorkan dari APBD.
"Hal ini tidak terlepas dari data empiris bahwa tindak pidana korupsi yang ditangani KPK terbanyak adalah penyuapan," kata Alex menjelaskan.
BUMD sepatutnya memegang peranan penting dalam pembangunan daerah karena menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) disamping pajak dan retribusi.
Namun, realitanya BUMD kerap disalahgunakan oleh segelintir pihak demi melangggengkan kekuasaan dan kepentingan pribadi. Sehingga perlu perbaikan tata kelola untuk memaksimalkan peran BUMD dan mencegah terjadinya penyalahgunaan fungsinya.
Usai mengikuti acara tersebut, Wabup Bagus mengatakan ini merupakan momentum yang patut diacungi jempol atas inisiasi KPK dan Mendagri dengan digelarnya acara bincang stranas. Ini boleh diibaratkan wahyu turun disaat BUMD kami pada posisi sekarat antara hidup dan mati.
“Secara logika BUMD seharusnya tidak ada kata rugi, modal dan fasilitas dari pemkab. Hanya saja persoalan harus diurai dari awal, Komisaris dan direksi lama terjebak dalam pusaran perkara hukum, diangkat pengurus baru yang mewarisi persoalan yang komplek,” ujar Bagus.
"Akibatnya BUMD Bengkalis tidak dapat bergerak, mau menutup banyak persyaratan yang harus dipersiapan, begitu juga dengan membuat BUMD baru juga banyak yang dituntaskan," tegas Bagus.
Salah satu aksi pencegahan korupsi yang didorong oleh Stranas KPK adalah penguatan Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) termasuk mendorong penguatan Satuan Pengawas Internal (SPI) di BUMD dan Perlu komitmen dan kolaborasi dengan seluruh stakeholders terkait baik di tingkat pemerintah pusat hingga ke pemerintah daerah, harap Bagus.
Tampak Hadir diacara tersebut Direktur PT BLJ Abdul Rahman, Kepala Bagian Perekonomian Khairi Fahrizal, Pelaksana Bagian Perekonomian Fitri Suryanti, Bagian Hukum Putri Nofan, dan tamu undangan Lainnya.(der)
Berita Terkait :
- Wakil Bupati Bengkalis Sambut Baik Aspirasi Mahasiswa0
- Wakil Bupati Buka Turnamen Futsal0
- Ikut Meriahkan Pawai Ta aruf MTQ Kecamatan Siak Kecil, Tasam : Ini Wujud Dukungan Kami0
- Kades Buruk Bakul Sampaikan Kesan dan Pesan Pada Perpisahan KKN STAIN Bengkalis0
- Bupati Bengkalis Buka FGD0
_Black11.png)









