- Pemkab Siak dan Utusan Presiden Luruskan Informasi Dokter Spesialis, Pelayanan Harus Tetap Berjalan
- Hendry Munief Dorong Pengusaha Muslimah Kembangkan Sektor UMKM dan Ekraf
- Reskrim Polsek Tebing Tinggi Amankan Pelaku Pencurian di Ruko Jalan Tanjung Harapan
- Sambut Hari Bhakti Pemasyarakatan ke-62, Lapas Tembilahan Gelar Donor Darah Bersama
- Polres Inhil Ungkap Kasus Peredaran Sabu di Batang Tuaka, Satu Pengedar Diamankan
- Polres Inhil Ungkap Kasus Peredaran Sabu, Seorang Pengedar Diamankan di Tembilahan
- Polsek Kempas Ungkap Kasus Narkotika di Desa Danau Pulai Indah, Satu Pelaku Diamankan
- Kabar Duka, Sekjen PWI Zulmansyah Sekedang Meninggal Dunia
- WKC Open Championship II 2026 Sukses Digelar, Inkai Prestasi Sabet Juara Umum
- Di Hadapan Perwakilan 150 Negara, Dr. Syahrul Aidi Kecam Keras Tindakan Israel di Timur Tengah
Adakah Solusi Permanen Banjir Bekasi?

Perumahan PGP, Kota Bekasi, ketika mengalami banjir parah pada 2021 silam. (Dok. KP2C).
Jakarta, VokalOnline.Com - Sehari setelah banjir besar Jabodetabek 2020, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil datang meninjau dengan helikopter dari Bandung. RK, inisial namanya, mengunjungi Kota Bekasi dan Kabupaten Bogor yang terendam banjir sangat dalam.
Di Perumahan Vila Taman Kartini Kecamatan Bekasi Timur yang didatanginya, RK naik perahu karet karena kedalaman air setempat diperkirakan mendekati 3 meter (beberapa media menyebut ketinggian air mencapai 4 meter). Gubernur menyerahkan bantuan dan mengatakan butuh waktu untuk mencari solusi problem banjir langganan ini.
"Tidak di momen sekarang karena butuh waktu secara keilmuan, ketenangan. Harus bahas hal-hal engineering," ucapnya seperti dimuat berbagai media.
Setahun setelah kunjungan itu, Kementrian PUPR mengumumkan proyek nasional penanggulangan banjir akan dilakukan dalam 11 paket. Normalisasi Kali Bekasi mulai dari titik P2C (hulu Kali Bekasi) sampai Bendung Bekasi adalah paket pertama, direncanakan dimulai Februari 2021.
Belakangan proyek baru terlaksana akhir 2021. Itu pun terhenti setelah berjalan 32% karena persoalan pembebasan lahan, demikian menurut Direktur Sungai dan Pantai, Ditjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Bob Arthur Lombogia.
"Pembebasan lahan ada di bawah kewenangan pemerintah daerah (provinsi, kabupaten, kota). Kami hanya membangun infrastrukturnya," kata Bob dalam pertemuan dengan Komunitas Peduli Cileungsi-Cikeas (KP2C) yang giat mendesakkan agenda normalisasi sungai.
Dalam pertemuan pada awal Maret 2022 tersebut, KP2C mempertanyakan keseriusan pemerintah untuk memberi solusi permanen dari banjir Bekasi yang sudah berjalan belasan tahun.
Rencana Ada, Eksekusinya Terus Terunda
Banjir yang pada awal tahun 2000-an rutin terjadi pada puncak musim hujan, berubah jadi makin ganas, seiring pertumbuhan perumahan di sekitar daerah alirannya. Kualitas kali juga disinyalir makin buruk karena makin dangkal oleh sedimentasi lumpur, pasir dan sampah.
"Menurut penelusuran kami, terakhir Kali Bekasi dikeruk ini sudah tahun 1973. Bayangkan itu sudah mendekati 50 tahun lalu," kata Ketua KP2C, Puarman.
Ditambah pengaruh perubahan iklim yang muncul dalam bentuk cuaca ekstrem, dan habitat DAS di wilayah Bogor yang makin gundul dan rusak, curah hujan tinggi di Bogor akan bergelora bergerak menuju Bekasi dari aliran Kali Cileungsi dan Cikeas lalu masuk Kali Bekasi.
Pendek kata, sedimentasi, cuaca ekstrem, dan rusaknya habitat menyebabkan banjir yang makin buruk. Dalam setahun kini banjir bisa terjadi sampai 5 kali. Terakhir pada 16 Februari, banjir kembali merendam Kawasan P2C dan menyebabkan ribuan rumah terendam. KP2C pun mempertanyakan komitmen PUPR terhadap program pencegahan banjir, sebelum banjir berikutnya kembali.
"Kami sangat berkomitmen untuk menindaklanjutinya dan sudah dimasukkan dalam Rencana Aksi. Termasuk di dalamnya pengendalian banjir, polder ruang terbuka hingga kolam retensi," Bob Lombogia merespons.
Ia juga mengatakan normalisasi saat ini dilakukan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) untuk Paket 1 (Bendung Bekasi-P2C). Pengerjaan Paket 6 dan Paket 7 di wilayah Cikarang Bekasi Laut (CBL) Kabupaten Bekasi, baru mencapai 3 dan 1 persen. Rencana lain adalah pengendalian banjir di wilayah sub DAS Cileungsi (P2C hingga Curug Parigi) dan sub DAS Cikeas (P2C hingga PDAM Jatisari). Masalahnya itu tadi, hambatan pembebasan lahan membuat rencana mandeg.**vol/jn
Berita Terkait :
- Dea Onlyfans Ditangkap Bukan Karena Viral di Siniar Deddy Corbuzier0
- Total Kasus Covid-19 Varian Omicron di Indonesia Lampaui Delta0
- Dea Onlyfans Tak Kontak Manajer Beberapa Hari Sebelum Penangkapan0
- Diduga Investasi Ilegal, Transaksi Rp77,945 M di 17 Rekening Diblokir0
- Moeldoko Ungkap Klaim RS Covid-19 Rp21 Triliun Belum Dibayar0
_Black11.png)









